| Direktorat Jenderal Pajak menyatakan telah mengantongi data kepemilikan dan pembelian mobil yang bernilai ratusan juta rupiah ke atas untuk digunakan sebagai data cross check kebenaran data surat pemberitahuan (SPT wajib pajak (WP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen Pajak Djoko Suryoputro mengungkapkan sebenarnya Ditjen Pajak juga telah mengantongi data-data lain yang berkaitan dengan perpajakan dari berbagai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta.
Itu [data kepemilikan dan pembelian mobil] data seluruh Indonesia. Nanti bermunculan lagi data lain. Kami akan kelola dengan baik karena IT sudah disiapkan untuk itu," katanya akhir pekan lalu.
Meski tidak secara pasti menyebutkan kisaran harga mobil dari data yang dimaksud. Djoko menegaskan fokus Ditjen Pajak adalah untuk jenis mobil kategori harga menengah ke atas.
Dia menuturkan data kepemilikan dan pembelian mobil itu selanjutnya akan dicocokkan dengan master file SPT yang telah dilaporkan oleh WP.
Jika sudah tercantum dalam SPT berarti WP tersebut juga telah melaporkan hartanya berupa mobil itu. "Kalau belum kami beritahu dan tanyakan kepada WP yang bersangkutan."
Menurutnya, apa yang dilakukan Dirjen Pajak tersebut merupakan amanat dari UU tentang (Ceientuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Pasal 35A yang mewajibkan semua institusi pemerintah ataupun swasta untuk memberikan data perpajakan kepada Dirjen Pajak.
Awal bulan ini. Dirjen Pajak juga telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak tertanggal 2 Desember 2008 Nomor SE-67/PJ/2008 tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan Dengan SPT tahunan PPh yang disampaikan wajib pajak (WP) dalam rangka pelaksanaan pasal 37A UU KUP beserta ketentuan pelaksanaannya.
Aturan itu menjelaskan mekanisme pemeriksaan atas SPT yang disampaikan WP dalam rangka sunset policy. Apabila ditemukan bukti baru yang menunjukkan SPT yang telah dilaporkan temyata tidak benar, maka akan dilakukan pemeriksaan. (IS) Sumber : Bisnis Indonesia |
H O M E
